Jurnalis 24 JAKARTA — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah tegas, sistematis, dan menyeluruh.
Pemerintah didorong agar tidak ragu membersihkan praktik oligarki, jaringan deep state, serta kelompok bermental londo ireng yang dinilai menjadi benalu dalam agenda transformasi dan pembangunan nasional.
Ketua Umum PP KAMMI Periode 2026–2028, Muhammad Amri Akbar, menegaskan bahwa pemerintahan saat ini berada di persimpangan sejarah antara mewujudkan Indonesia yang berdaulat atau terus disandera oleh segelintir elite rakus.
"Presiden Prabowo harus berani melakukan pembersihan total terhadap praktik oligarki, jaringan deep state, dan mentalitas londo ireng yang berpotensi membajak arah kebijakan negara," tegas Amri, Kamis (6/11/2026).
Poin Penting Pernyataan PP KAMMI:
* Ancaman Oligarki: Menurut Amri, oligarki saat ini menguasai sektor-sektor vital mulai dari tambang, energi, pangan, lahan, perbankan, hingga arah kebijakan strategis negara. Hal ini dinilai sebagai bentuk "penjajahan gaya baru" di mana kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu sementara rakyat semakin terpinggirkan.
* Keberadaan Deep State: Istilah ini merujuk pada jaringan kekuasaan informal di luar struktur resmi pemerintahan yang disinyalir mampu mengatur kebijakan, jabatan, hingga arah keputusan negara secara diam-diam. KAMMI menyebut deep state sebagai "musuh dalam selimut demokrasi".
* Kritik terhadap Mentalitas Londo Ireng: KAMMI menggunakan istilah ini untuk mengkritik elite berwajah lokal yang lebih mengutamakan kepentingan kekuatan asing atau kelompok tertentu ketimbang kedaulatan nasional, meski telah merdeka secara fisik namun terjajah secara mental.
* Desakan Reformasi Struktural: PP KAMMI mendesak evaluasi tanpa pandang bulu terhadap kontrak karya, konsesi, perizinan tambang, serta pemberantasan mafia pangan dan energi. Pembersihan ini ditekankan harus melalui penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pemutusan konflik kepentingan.
Amri mengingatkan bahwa musuh terbesar kedaulatan bangsa bukan hanya tekanan dari luar, melainkan pihak internal yang menjadikan kekuasaan sebagai instrumen akumulasi keuntungan pribadi.
Negara, tegasnya, harus kembali berfungsi sebagai alat pengabdian kepada rakyat, bukan pelayan bagi kelompok oligarki.