Jurnalis 24 | MEDAN – Ketegangan dalam pelaksanaan Rapat Tahunan Rayon (RTAR) PMII Fusi pada Sabtu (09/05/2026) semakin memanas. Setelah insiden dugaan kekerasan terhadap bendahara panitia, situasi di lokasi persidangan dilaporkan tidak lagi kondusif hingga memaksa Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Medan mengambil langkah darurat demi menjaga keselamatan kader dan keberlangsungan forum organisasi.
Ketua Panitia Sempat Tertahan
Kericuhan di lokasi awal turut diwarnai dugaan tindakan intimidasi terhadap jajaran panitia. Ketua Panitia RTAR PMII Fusi dilaporkan sempat tertahan di lokasi setelah salah satu kader, Fauzan Dalimunthe, diduga mengambil paksa kunci sepeda motor milik Ketua Panitia.
Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghalangi Ketua Panitia meninggalkan lokasi di tengah suasana persidangan yang semakin memanas dan dipenuhi aksi konfrontatif antar peserta forum.
PC PMII Kota Medan Ambil Langkah Darurat
Melihat kondisi yang dinilai tidak lagi aman untuk melanjutkan persidangan secara normal, Ketua Cabang PMII Kota Medan segera mengambil langkah tegas dengan memindahkan lokasi RTAR ke tempat yang lebih aman.
“Langkah pemindahan ini diambil karena lokasi semula sudah tidak kondusif. Keselamatan kader menjadi prioritas utama dan forum harus diselamatkan dari berbagai bentuk intervensi fisik,” ungkap salah satu pengurus cabang.
Bendahara Panitia Selamatkan Dokumen Persidangan
Di tengah situasi yang memanas, Bendahara Panitia yang sebelumnya disebut menjadi korban intimidasi berhasil keluar dari lokasi awal sambil membawa dokumen-dokumen penting persidangan.
Setibanya di lokasi baru, Bendahara Panitia langsung mengambil alih tanggung jawab administratif guna memastikan jalannya konstitusi organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Forum kemudian dibuka kembali secara resmi sebelum diserahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Sidang Tetap untuk melanjutkan agenda persidangan hingga selesai.
Pelaksanaan Forum Kini Dalam Pengawasan
Pasca pemindahan lokasi, pelaksanaan RTAR PMII Fusi kini berada dalam pengawasan ketat guna mencegah terulangnya kericuhan. Pihak panitia menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi, tindakan fisik, hingga dugaan penyanderaan aset pribadi kader akan menjadi catatan serius dalam laporan pertanggungjawaban organisasi maupun proses hukum yang sedang ditempuh.