Jakarta, Jurnalis24.com – Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan minyak serta gas bumi (migas) guna mendukung ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Infrastruktur Energi dan Migas yang dihadiri oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta PT Pertamina (Persero), pada Jumat (12/06).
Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, tersebut membahas percepatan penyediaan lahan dan perizinan tata ruang untuk berbagai proyek strategis sektor migas dan energi baru terbarukan yang tersebar di sejumlah wilayah. Pemerintah menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur energi tetap harus memperhatikan ketentuan perlindungan lahan pertanian melalui penyesuaian tata ruang dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menekankan pentingnya percepatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas untuk meningkatkan produksi energi dalam negeri. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan tingginya impor minyak yang mencapai sekitar satu juta barel per hari sehingga diperlukan langkah strategis untuk memperkuat pasokan energi nasional.
“Pemerintah mendorong percepatan penyediaan lahan dan perizinan tata ruang agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dapat segera beroperasi. Langkah ini penting untuk meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak,” ujar Yuliot Tanjung.
Lebih lanjut, Yuliot menjelaskan bahwa sejumlah proyek migas yang saat ini telah siap dikembangkan berpotensi memberikan tambahan produksi sekitar 15.000 barel minyak per hari apabila dapat beroperasi sesuai target pada tahun ini.
“Peningkatan produksi migas tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui pengurangan impor energi, peningkatan penerimaan negara, dan dukungan terhadap aktivitas industri dalam negeri,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah proyek prioritas, di antaranya pengembangan sumur Bambu Gede dan Akasia Cita di Jawa Barat yang membutuhkan lahan sekitar 8,7 hektare dengan potensi produksi mencapai 8.500 barel minyak per hari. Selain itu, terdapat pengembangan sumur eksplorasi di Zona 11, pembangunan stasiun pengumpul pada Zona 7, pengembangan sumur baru di wilayah Blok Cepu, serta sejumlah fasilitas pendukung produksi migas lainnya.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan proyek-proyek strategis sektor energi melalui penyederhanaan proses perizinan tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional dengan tetap memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai prinsip tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi investasi,” tegas Suyus Windayana.
Menurutnya, untuk lokasi-lokasi yang telah ditetapkan pemerintah dan memiliki data spasial yang jelas serta tidak memiliki permasalahan tata ruang, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dapat dilakukan secara lebih cepat guna mendukung percepatan investasi strategis nasional.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat adalah adanya sejumlah lokasi proyek yang beririsan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi tidak boleh mengabaikan upaya perlindungan lahan pertanian produktif sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional.
“Tata ruang harus mampu menjadi instrumen yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan, investasi, ketahanan energi, dan perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan,” ujar Suyus.
Selain sektor migas, rapat juga membahas percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 103 GW yang membutuhkan dukungan penyediaan lahan serta percepatan berbagai perizinan. Pemerintah menargetkan berbagai hambatan tata ruang dan perizinan dapat segera diselesaikan agar proyek energi baru terbarukan tersebut dapat direalisasikan sesuai target.
Sebagai tindak lanjut, seluruh pemrakarsa proyek diminta untuk memperbarui data spasial dan memperjelas batas kebutuhan lahan yang diajukan. Langkah tersebut diperlukan agar proses penerbitan PKKPR dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan riil pembangunan di lapangan.
Melalui koordinasi lintas sektor yang semakin kuat, pemerintah optimistis percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional dapat berjalan efektif guna mendukung peningkatan produksi energi, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan kedaulatan agraria secara berkelanjutan. (REL/BS/KT)